SIDOARJO — Di tengah hiruk-pikuk bulan Ramadan yang biasanya membawa pesan damai, bayang-bayang konflik di pucuk pemerintahan Kabupaten Sidoarjo justru belum juga menemukan ujungnya. Harapan publik terhadap DPRD sebagai penengah tampaknya masih menggantung di udara.
Aliansi Laskar Jenggala Peduli Sidoarjo melontarkan kritik tajam kepada lembaga legislatif setempat. DPRD dinilai belum mampu mewujudkan komitmen yang pernah disampaikan kepada masyarakat: mempertemukan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana dalam sebuah forum rekonsiliasi.
Janji itu sebelumnya disampaikan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdillah Nasih, pada 10 Februari 2026. Kala itu, publik menaruh harapan bahwa DPRD akan menjadi jembatan dialog bagi dua pucuk pimpinan daerah yang tengah berselisih pandangan.
Namun waktu berjalan tanpa kepastian. Alih-alih menjadi forum mediasi, agenda yang digelar Kamis (12/3/2026) pukul 16.00 WIB justru dikemas dalam nuansa seremonial berupa buka puasa bersama dan santunan anak yatim.
Acara yang sarat nilai sosial itu tentu patut diapresiasi. Tetapi bagi sebagian kalangan, kegiatan tersebut terasa jauh dari substansi yang sebelumnya dijanjikan kepada publik: sebuah ruang dialog untuk meredakan ketegangan di lingkar kepemimpinan daerah.
Situasi kian memunculkan tanda tanya ketika hanya Bupati Subandi yang tampak hadir dalam agenda tersebut. Sosok Wakil Bupati Mimik Idayana tidak terlihat dalam kegiatan itu, membuat harapan pertemuan kedua pemimpin daerah kembali tertunda.
Ketua DPRD Sidoarjo Abdillah Nasih menyatakan pihaknya telah mengundang kedua pimpinan daerah tersebut.
“Kami sudah mengundang keduanya, tetapi Wakil Bupati tidak hadir. Kami sudah berusaha semampu kami,” ujarnya saat ditemui perwakilan Aliansi Laskar Jenggala.
Namun bagi sejumlah kalangan masyarakat sipil, penjelasan itu belum cukup menjawab kegelisahan publik. Mereka menilai DPRD tidak seharusnya berhenti pada undangan formal semata, melainkan perlu menunjukkan langkah politik yang lebih tegas untuk mempertemukan kedua pihak.
Sebelumnya, anggota DPRD dari fraksi partai pengusung, Warih Andono, juga sempat menyampaikan pandangan bahwa konflik antara Bupati dan Wakil Bupati merupakan persoalan pribadi. Pernyataan tersebut kemudian memicu reaksi dari berbagai elemen masyarakat.
Ketua Presidium Laskar Jenggala, Bramada Pratama Putra, menilai polemik tersebut tidak bisa dipandang sebagai masalah personal semata, karena dampaknya telah merembet pada stabilitas pemerintahan daerah.
“Yang kami terima justru undangan untuk kegiatan buka bersama. Kegiatan itu tentu baik, tetapi bukan itu yang dijanjikan kepada publik. Pada 10 Februari lalu Ketua DPRD menyatakan akan mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati dalam forum islah demi kepentingan Sidoarjo,” kata Bramada.
Ia menegaskan, kehadiran aliansi dalam agenda tersebut tetap membawa tujuan yang sama: mendorong DPRD agar benar-benar mengambil langkah nyata memfasilitasi dialog antara kedua pimpinan daerah.
“Kami menghargai undangan Safari Ramadan sebagai bentuk silaturahmi. Namun Aliansi Peduli Sidoarjo tetap berpegang pada komitmen awal DPRD. Fokus kami jelas: DPRD harus segera mempertemukan Bupati dan Wakil Bupati agar persoalan ini tidak terus berlarut,” ujarnya.
Menurut Bramada, konflik yang terus dibiarkan tanpa penyelesaian berpotensi mengganggu kinerja pemerintahan sekaligus menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.
“Perseteruan ini sudah terlalu lama menjadi perhatian publik. Jika tidak segera diselesaikan melalui dialog yang serius, dampaknya bisa semakin luas terhadap stabilitas pemerintahan daerah,” tambahnya.
Kritik serupa juga datang dari Ketua DPC GRIB Jaya Sidoarjo, Moh Waldi. Ia menilai DPRD seharusnya mengambil peran lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjaga stabilitas politik daerah.
Sementara itu, Humas Ormas Komunitas Rakyat Anti Korupsi (KORAK), Sugeng, turut menyoroti dinamika yang kerap muncul di ruang digital antara para pejabat publik.
“Kalau masyarakat biasa mungkin tidak terlalu jadi persoalan. Tapi ini pejabat publik. Ketika Bupati dan Wakil Bupati terlihat saling berseberangan di ruang digital, dampaknya bukan hanya pada citra pemerintah, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Bagi Aliansi Laskar Jenggala, persoalan ini bukan sekadar polemik elite politik. Mereka menilai konflik yang dibiarkan berlarut dapat mengganggu stabilitas pemerintahan sekaligus menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat.
Harapan pun kembali diarahkan kepada DPRD Sidoarjo. Lembaga legislatif itu diminta tidak berhenti pada simbol atau seremoni, tetapi benar-benar membuka ruang dialog yang mampu mempertemukan kedua pimpinan daerah tersebut.
Sebab di tengah harapan masyarakat akan pemerintahan yang solid, rekonsiliasi bukan lagi sekadar pilihan—melainkan kebutuhan demi menjaga stabilitas Kabupaten Sidoarjo.
